Berpergian Saat Pandemi, Ini Syarat yang Harus Dikantongi Warga

Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang beberapa syarat pembatasan perjalanan orang di jaman pandemi corona.

Aturan berikut menyusul diizinkannya seluruh moda transportasi penumpang komersial untuk mengangkut penduduk bersama dengan kebutuhan khusus.

“Ada sejumlah syarat untuk bepergian yang sudah ditetapkan. Ini berlaku untuk penduduk bersama dengan keperluan tertentu, pejabat, dan pegawai lembaga yang terkait bersama dengan percepatan penanganan virus corona,” tutur Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Menurut Doni, penduduk yang dapat bepergian kudu miliki izin dari atasan sedikitnya setara bersama dengan eselon II atau kepala kantor. Sedangkan wirausaha yang tidak miliki lembaga kudu sebabkan surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh kepala desa dan lurah.

Selanjutnya, penduduk yang bepergian kudu mengantongi surat keterangan dokter dari klinik, Puskesmas, maupun tempat tinggal sakit terdekat. Masyarakat juga kudu ikuti serangkaian tes kesegaran lebih dulu, terutama rapid test dan PCR untuk meyakinkan dirinya tak terjangkit virus corona

Tak hanya itu, penduduk yang bepergian juga kudu memanfaatkan masker, melindungi jarak fisik, melindungi kebersihan tangan, dan tidak boleh memegang tempat wajah. “Kepergian penduduk pun kudu tunjukkan bukti tiket pergi-pulang,” tutur Doni.


Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah dapat kembali membuka izin operasi angkutan penumpang komersial untuk seluruh moda. Namun, penumpang yang diizinkan diangkut ialah penumpang bersama dengan keperluan khusus dan bukan untuk keperluan mudik seperti jasa travel semarang jakarta.

Secara rinci, Budi Karya mengatakan pihak yang diizinkan jalankan perjalanan adalah yang miliki beberapa syarat sebagai berikut. Pertama, pegawai yang bekerja di bidang pelayanan pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, kegunaan ekonomi, dan percepatan penanganan pandemi Covid-19. Kedua, penumpang yang butuh penanganan medis.

Ketiga, penumpang bersama dengan keperluan mendesak, andaikata ada keluarga yang meninggal. Keempat, pemulangan WNI dan juga pelajar dari luar negeri yang dapat pulang ke tempat asalnya.

Budi Karya mengakui, kebijakan ini tidak mudah dilakukan di lapangan. Karena itu, ia menghendaki prinsip pemerintah tempat untuk turut mengawasi supaya pergerakan mudik selamanya dapat ditekan.

Adapun Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, meyakinkan kebijakan ini tidak membuat perubahan aturan yang sudah berlaku sebelumnya, yakni PM Nomor 25 Tahun 2020 tentang larangan mudik. “Tetap pelarangan mudik Idul Fitri dan pembatasan orang untuk terlihat dari wilayah PSBB. Yang diatur itu pengecualian untuk keperluan khusus,” tuturnya dalam keterangan kepada wartawan.

Leave a Reply